Beranda Sumsel Ogan Ilir Tak Kuorum, Rapat Paripurna LKPJ Di Skors

Tak Kuorum, Rapat Paripurna LKPJ Di Skors

INDRALAYA  —   Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan agenda pembicaraan tingkat kedua, penyampaian laporan masing masing pansus dengan catatan strategis, yang bersifat saran masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, Jumat (31/3) akhirnya diskors.

Pimpinan rapat paripurna Ahmad Syafei terpaksa men skors sidang karena dari 40 anggota dewan yang ada, hanya segelintir anggota yang hadir.

Berdasarkan absensi yang dibacakan Plt Sekwan DPRD OI, Mukhsina jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 28 orang. Namun,  secara kasat mata, rapat yang dimulai pukul 14.30 WIB tersebut hanya dihadiri oleh 19 orang.

Akibat nya,  rapat tersebut langsung mendapatkan interupsi dari Anggota DPRD Fraksi Golkar M Iqbal. Menurutnya paripurna yang berlangsung hari ini cacat hukum karena menyangkut  soal kehadiran anggota dewan yang sangat minim dan diluar quorum.

“Kita berandai andai kalau rapat seperti ini ada paripurna menghentikan Ketua DPRD atau Kepala Daerah hanya dengan mengandalkan absensi tanpa kehadiran, artinya alangkah mudahnya. Ini kita yang buat tatib kok dilanggar? ini tidak quorum dan cacat hukum. LKPJ juga merupakan produk dewan jadi ada aturannya, kalau dipaksakan ini cacat hukum. Secara fisik hadir 19orang, tapi absensi lebih dari itu. Bisa dihitung sendiri, kalau kami hadir semua dari fraksi golkar. Bukan maksud kami menghalangi namun ini sesuai aturannya saja,”katanya di ruang sidang

- BACA JUGA  Kunjungan Kapolda, Pemkab OI Bantu Satu Mobil Patwal

Disebutkannya rapat paripurna memenuhi kuorum dihadiri sekurangnya 3/4jumlah anggota dprd, kalau kurang dari jumlah tersebut maka dengan cacat hukum. Namanya tatib harus ditaati, yang membuatnya dewan sendiri tapi malah tidak mematuhi,”jadi bagaimana ini pimpinan harus ditindaklanjuti. Jangan sampai cacat hukum karena itu kita harapkan di skore,”ujarnya

Anggota DPRD Fraksi PDIP Amir  Hamzah mengatakan bahwa sidang paripurna tetap harus berlanjut karena 28 anggota dprd sudah menandatangani absensi meskipun sebagian mereka tidak hadir, “merka kan sudah ada izinnya karena mereka ada tax amnesti hari ini terakhir. Ini juga lkpj  bupati 2016 jadi harusnya berjalan dengan baik,”katanya

- BACA JUGA  Peringatan HKN ke- 52, Tenaga Medis OI Raih Penghargaan

Sementara Fraksi Berkibar Rahmadi mengaku tidak ada hal prinsip karena hanya berdasarkan strategis. “serahkan ke fraksi. lkpj hanya keputusan bersama kita juga memberikan laporan catatan strategis. Jadi ya sedianya jalan terus,”ujarnya

Pimpinan rapat paripurna Ahmad Syafei mengatakan untuk bukti kehadiran dibuktikan absensi selain orang nya ada di paripurna , “kelanjutan rapat diserahkan ke forum apa bagaimana?di masing-masing fraksi. Ya absensi bagaimana juga multi tafsir karena absensi tanpa kehadiran juga salah. Saya ingatkan berkali kali kepada anggota dewan agar rajin menghadiri paripurna dan rapat rapat dewan lainnya. Kinerja kita dipantau rakyat jangan malas. Agar tidak berpolemik maka rapat kita skore,”tegasnya (Win)