Beranda Ruang Sidang Korupsi Ungkap Dugaan Korupsi Dana APBD OKI, JPU Hadirkan 8 Saksi

Ungkap Dugaan Korupsi Dana APBD OKI, JPU Hadirkan 8 Saksi

 

PALEMBANG   —   Kasus dugaan korupsi dana hibah APBD tahun anggaran 2015 untuk pembuatan baju seragam ustadz dan ustdzah sekabupaten OKI. Dugaan korupsi yang merugikan negara sekitar Rp.3,37 millyar, persidangan yang di gelar PN Palembang senin (26/2). dengan agenda mendengarkan keteranga saksi.

Dalam persidangan kali ini JPU menghadirkan para saksi yang hadir dipersidangan berjumlah 8 orang saksi diantaranya yakni M. Husin Sekda Kabupaten OKI para saksi mengakui bahwa proses pelelang barang dan jasa Baju seragam batik Ustadz dan ustadzah pada tahun 2015 adanya kesalahan prosedur di pelelangan

Keterangan M.Husin saat ditanya majelis hakim yang diketuai Hakim Paluko mengatakan bahwa proses lelang ada yang salah hal ini diketahui ketika kasus ini disidik oleh Kejari Kayu Agung.

Ditanyakan oleh hakim anggota, Saiman kepada Husin bahwa  proses lelang dengan menggunakan anggaran melalui APBD 2015 sebesar Rp.825 juta untuk diperuntuk 2750 Ustadz dan ustadzah, boleh dengan penunjukan? dijawab saksi lelang umum tidak boleh dilakukan penunjukan langsung maka yang dilakukan terdakwa Asnil Fikri Selaku KPA ,” tidak boleh itu menyalahi prosedur,” terang Husin kepada majelis hakim.

- BACA JUGA  Januaryadi Tertunduk Dengar Vonis Hakim

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Fahmi, Wulandari, dan Marlin mereka semua mengatakan bahwa proses lelang tidak prosedur apa yang dilakukan terdakwa Asnil tersebut.

Lalu hakim Paluko, mangatakan mengenai adanya kerugian negara para saksi mengakui tidak mengetahui. Jadi kerugian sebesar Rp.3,37 juta tanya Paluko kepada Saksi Husin proses pencairan dana tidak ada masalah karena secara administrasi sesuai sistem oprasional prosedur.,”maka saya tanda tangani ,” terangnya.

Senada dengan saksi lain yakni Saksi Wulandari saksi pemeriksaan Kantor Inpektorat OKI mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas kasus ini namun dalam laporannya ada berapa laporan yang tidak ditanda tangani dan pihaknya tidak mengetahui adanya kerugian,” kalau masalah tidak tanda tangan itu hanya admistrasi,” ujarnya kepada hakim Paluko.

- BACA JUGA  Kepala BKD OKI dituntut 2,5 Tahun Penjara

Sementara hakim anggota Iskandar mengatakan masalah kerugian negara itu saksi Wulandari mengatakan pihaknya hanya melakun pemeriksaan administrasi dan baru diketahui setelah kasus kepemermukaan.

Dan para terdakwa ini sampai saat ini belum mengembalikan uang negara itu, walaupun itu dikembalikan kata Hakim Iskandar Itu hanya sebagai pertimbangan.

Selain itu hakim Paluko menanyakan kepada jaksa penuntut umum ada kerugian negara itu didapatkan dari sumber mana?.

JPU.Sutriyono mengatakan bahwa jaksa menetapkan kerugian negara itu didapatkan dari perhitung BPKP cabang Sumsel,” berdasarkan perhitungan itu kami menentukan adanya kerugian negara ,”jelasnya kepada majelis hakim.

Lebih lanjut JPU Triyono mengatakan kejaksaan pada sidang mendatang akan menghadirkan saksi saksi lainya.

Keduanya didakwa JPU dengan pasal berlapis yang Pasal 2 dan 3 UU.N0.31/1999 diubah menjadi UU.NO.20/2001 Tentang Tindak Pidana .(Rah).