Beranda Sumsel Pinta Evaluasi Keberadaan dan Legalitas PT Ita Mogureben

Pinta Evaluasi Keberadaan dan Legalitas PT Ita Mogureben

SEKAYU – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (P2KA) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan pengecekan langsung lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Ita Mogureben di Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lincir, Muba.

Pengecekan yang dilakukan oleh tim Satgas P2KA dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat Desa Pulai Gading melalui Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (Legmas – Pelhut) Muba atas konflik lahan yang hingga kini tidak ada penyelesaian.

“Kita sudah menerima laporan tertulis dari Legmas Pelhut, demi penelusuran lebih lanjut akhirnya tim turun kelapangan guna mengetahui obyek dan subyek yang disengketakan” Ujar Ketua Satgas P2KA Adiosyafri SSI dihubungi Selasa (26/11).

Dikatakannya pengecekan lapangan itu juga didampingi tim dari Legmas Pelhut Muba juga untuk memastikan bahwa ada atau tidaknya lahan yang ditanami sawit milik PT Ita Mogureben masuk kedalam kawasan Hutan.

“Kita berharap konplik antara masyarakat dengan PT Ita Mogureben dapat segera diselesaikan dan ada kejelasan tentang status lahan perusahaan” Harap Adios.

- BACA JUGA  Polisi Adu Jotos dengan Pengedar Ganja

Terpisah, Ketua Legmas Pelhut Muba Suharto mengungkapkan pihaknya sudah mengkaji persoalan yang tengah dihadapi warga Pulai Gading yang selama lebih 14 tahun tidak mendapatkan haknya.

“Warga menyerahkan tanahnya ke pihak PT Ita Mogureben dengan perjanjian yang telah disepakati tetapi 14 tahun perusahaan melakukan pengelolaan kebun warga tidak mendapatkan haknya” Jelas Suharto.

Lebih rinci Suharto menjelaskan, konflik ini sempat beberapa kali memanas dengan digelarnya aksi demo oleh warga hingga pemortalan jalan hingga mendapatkan pengamanan dari aparat Kepolisian

Perusahaan dan warga pernah menandatangai surat pernyataan yang didalamnya menyepakati warga boleh melakukan pemanenan sawit dilahan yang mereka miliki namun ironis perusahaan melaporkan warga dengan pasal pencurian buah perusahaan.

“Lucu, mereka menyepakati untuk memanen tetapi kemudian melaporkan warga yang memanen di lahan milik warga sendiri ke polisi dengan kasus pencurian. Kemudian perusahaan sendiri melakukan pemanenan di lahan sengketa” Ujarnya.

- BACA JUGA  Empat Bintara Jalani RM di Betung

Ditambahkannya, warga juga pernah melakukan pemortalan jalan yang melalui lahan milik mereka sendiri namun pihak Dinas Perkebunan dipimpjm langsung oleh Kepala Dinas datang dan melakukan perintah lisan untuk membuka portal.

“Legmas Pelhut Muba juga akan melakukan pengungkapan mereka yang terlibat dalam penjualan lahan fiktif sehingga masyarakat dirugikan serta mengusut tuntas legalitas perusahaan dan dugaan oknum pejabat yang terlibat” Bebernya.

Terkait konflik tersebut, diketahui pihak Legmas Pelhut Muba sendiri telah melakukan laporan lisan dan tulisan kebeberapa instansi yang berwenang dan akan membawa ini ke Komisi II DPRD Muba guna dilakukan Rapat Dengar Pendapat.

“Sesuai dengan Instruksi Presiden, kita meminta Pemkab Muba dan DPRD Muba membentuk tim untuk mengevaluasi keberadaan dan legalitas PT Ita Mogureben” Ungkapnya. (Joel)