Beranda Berita Pemkot Massa GOPK Minta Walikota Awasi 13 Tender Bangub 2019

Massa GOPK Minta Walikota Awasi 13 Tender Bangub 2019

PALEMBANG,– Puluhan warga dari Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK), Jum’at pagi (26/7) melakukan aksi Unjuk Rasa di kantor Walikota Palembang. Mereka meminta Walikota Palembang mengawasi dan melakukan proses transparansi pelaksanaan 13 tender Bangub 2019.

Dengan membawa spanduk stop KKN dalam proyek Bangub 2019, para pengunjuk rasa menuntut Polda Sumsel membentuk tim pengawasan dini sebagai upaya pencegahan 13 tender proyek Bangub TA. 2019 yang diduga sarat dari KKN.

Koordinator Lapangan (Korlap), Syahreza mengatakan akan mengawasi sampai tender Bangub APBD 2019 benar untuk rakyat.

“LPSE bertanggung jawab dalam tender Bangub APBD 2019. Jauhkan kepentingan tersebut dari Elite. Kami meminta Polda Sumsel melakukan pengawasan secepatnya, dan juga Walikota Palembang, kami minta awasi dan lakukan proses transparansi dalam pelaksanaan 13 tender Bangub 2019,” ungkapnya.

- BACA JUGA  475 Anggota Polda Sumsel Naik Pangkat

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR kota Palembang, Abastari dalam tanggapannya terhadap massa aksi, mengatakan pihaknya memang sudah mendengar isu tersebut seperti apa yang sudah disampaikan para massa aksi.

Diakui Abastari, dirinya juga sudah merasakan memang jalan-jalan di kota Palembang sudah banyak yang rusak, seperti di jalan Sako Baru, Kebon Sayur, Talang Jambe dan sebagainya.

“Maka dari itu, melalui LPSE kita dapat melihat secara keseluruhan apa saja teknis dan administrasi yang bisa diajukan untuk mengikuti lelang proyek,” ucap Abastari.

Bahkan, masih dikatakan Abastari, dari kepala Dinas PU pun tidak akan melarang siapa saja mengikuti lelang. “Jika memang itu sesuai aturan dan sesuai administrasinya. Bahkan dari Papua pun bisa mengikuti tender tersebut. Apa yang dilakukan Gubernur adalah untuk kita semua. Maka kami meminta dukungan masyarakat semua, agar kita dapat bekerja dan mengawasi jalannya pekerjaan semua,” tutupnya. (Cdr)