Beranda Sumsel Muara Enim Terkait Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PGU, Komnas HAM Sambangi Muara Enim

Terkait Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PGU, Komnas HAM Sambangi Muara Enim

MUARA ENIM– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia berkoordinasi dengan Pemkab Muara Enim terkait adanya aduan dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pacific Global Utama (PGU) sehingga terganggunya Hak warga sekitar yang dilaporkan oleh warga melalui Rizal Fauzi selaku perwakilan warga ke Komnas HAM RI, Selasa (23/07/2019) di ruang Rapat Pangripta Bappeda Muara Enim.

Tim penyelidik dan Pemantau aktifitas HAM RI yang hadir Ana Munasiroh dan Ridha Wahyuni beserta dua orang rekan lainnya menerangkan sejak tahun 2017, Komnas HAM RI menerima pengaduan dari warga terkait adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. PGU yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga melanggar Hak warga sekitar.

“Kita menerima pengaduan dari masyarakat sejak tahun 2107 lalu melalui Sdr. Rizal Fauzi terkait permohonan penyelesaian dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan batu bara di pemukiman warga Desa Tanjung Lalang dan Pulau Panggung yang dilakukan oleh PT. Pasific Global Utama (PGU) diatas lahan seluas 148.500 hektar yang menimbulkan dampak dari kegiatan pertambangan tersebut, mengakibatkan bangunan rumah warga retak-retak, keringnya air sumur, polusi udara/debu, kebisingan dari efek getaran kegiatan penambangan tersebut,” terang Ana Munasiroh dihadapan wakil Bupati Muara Enim.

Kemudian Ana mengatakan dari laporan itu disampaikan dampak lainnya adanya kerusakan habitat bio diversity, perubahan landscape, gangguan visual, kehilangan penggunaan lahan, stabilisasi site dan rehabilitas, tailing tambang, dan lai-lain. Hal tersebut berdampak pada kesehatan bagi para warga dan para pekerja yang berjumlah sekitar 307 orang.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai tugas dan fungsi Komnas HAM RI di bidang pemantauan dan penyelidikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tim Pemantauan Komnas HAM RI bermaksud melakukan pertemuan dengan Bupati Muara Enim untuk berkoordinasi terkait laporan tersebut,” ungkapnya.

- BACA JUGA  Lobang Dijalan Melati Semakin Besar, Pemda Diminta Jangan Hanya Diam

Sementara itu Wakil Bupati Muara Enim H. Juarsyah, SH yang menerima kedatangan Tim dari Komnas HAM menyampaikan harapannya agar penelusuran dan investigasi ini dapat menghasilkan keputusan terbaik terkait permasalahan yang dilaporkan sehingga kegiatan pebambangan yang dilakukan oleh PT.PGU benar-benar menimbulkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Mari kita cari apa yang menjadi titik dasar dari permaslahan ini jika perlu ke lapangan Pemkab Muara Enim siap mendampingi untuk melakukan pengecekan ke lapangan guna mendapatkan titik terang dari laporan ini,”tegas Juarsyah .

Kemudian Juarsyah menyampaikan adanya penumpukan tanah atau disposal yang sudah tinggi diwilayah operasional agar dapat ditindak lanjuti oleh PT.PGU hingga menyebabkan warga takut akan longsor serta pencemaran udara akibat debu yang disebabkan oleh penambangan Batubara untuk ditanggulangi sehingga tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.

” Penumpukan gundukan tanah yang sudah cukup tinggi di lokasi tambang membuat warga kuatir maka itu kami tegaskan agar pihak PT.PGU untuk menindak lanjuti itu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,”pungkas Juarsyah.

Sedangkan Humas PT. PGU Sudinoto menerangkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan kepada ketua DPRD dan Komisi I DPRD Muara Enim terkait berbagai laporan yang diadukan oleh masyarakat.

“Sejalan dengan perjalanan berdirinya PT. PGU begitu banyak laporan terkait dengan Debu, Rumah retak, dan bahkan limbah, dan masalah air sungai. Namun semua prosedur pelaksanaan penambangan kami selalu diawasi oleh pihak terkait seperti debu pihak kita telah berkoordinasi dengan kades-kades yang ada di sekitar. Kemudian terkait disposal/gundukan dengan ketinggian hanya mencapai 128 meter tertinggi dan gundukan tanah yang tinggi sudah ada kajiaannya terkait ketinggiannya sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Sudinoto.

- BACA JUGA  President Direktur PT Tel PP Membaur Dalam Safari Ramadhan

Kemudian Sudinoto menerangkan Pencemaran air setiap hari Kamis selalu di kontrol oleh pihak DLH dan dinyatakan masih layak untuk di komsumsi karena setiap dua jam selalu dicek terkait kelayakan limbah air tersebut layak atau tidaknya dibuang ke sungai.

“Kami dari PGU terbuka dan siap untuk dikoresi dan diperbaiki sehingga masyarakat nyaman dengan keberadaan PT. PGU,” lanjutnya

Kemudian Sudinoto menerangkan terkait CSr PT. PGU ditahun 2019 sedang di program untuk desa Pulau Panggung dan Penyandingan dengan anggara 1,2 M dan realisa baru terserap 300 jutaan.

“Terkait program ini belum dilakukan koordinasi bersama Kades karena belum ada arahan dari Propinsi karena salah satu arahan dari propinsi program CSr adalah untuk menurunkan 1 digit angka kemisikinan di Sumsel. Namun untuk kegiatan rutin telah dilakukan diantaranya paket lebaran, qurban, dan kegiatan 17 an,” urainya.

Selanjutnya Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.PGU Given Gultom menerangkan bahwa pihaknya secara legal PGU telah lengkap terkait perizinan hanya izin terkait pemakaian air sungai belum tuntas.

“Terkait Penanganan air kita bekerja sama dengan BLH kabupaten dan Propinsi untuk pemantauan air sesuai UML Pergub no.8 sedangkan pemantauan udara ada 6 titik dibuat oleh PT. PGU yang diaturannya hanya 2 titik saja maka dari itu menurutkan sudah sesuai SOP yang ada apa yang dilakukan oleh PT.PGU,” pungkasnya.(Andi/Nda)