Beranda Sumsel Muratara Puluhan APB MURATARA Adakan Aksi Damai

Puluhan APB MURATARA Adakan Aksi Damai


Minta Bupati Copot Jabatan Burdani Akil Sebagai Plh. BKPP MURATARA

4b63faf7d47e4cee999678c4379e6b25Muratara– Puluhan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), sekitar pukul 09:30 WIB tiba di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (MURATARA) untuk melakukan aksi demo di depan kantor Bupati MURATARA, yang menuntut penurunan Plh. (Pelaksana Harian-red) Kepala BKPP Muratara. Karena mereka menganggap selama Burdani Akil menjabat menjadi kepala BKPP MURATARA, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) resah alias tidak tenang.

Aksi demo yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Bersatu (APB) MURATARA itu, berlangsung lebih kurang 1 jam setelah bertemunya sejumlah TKS dengan Bupati MURATARA, H. M. Syarif Hidayat.

Wawan Kurniawan,  koordinator lapangan APB mengatakan, pihaknya secara tegas meminta Bupati MURATARA untuk mencopot  Burdani Akil. “Karena telah meresahkan pemuda MURATARA, apalagi kami selaku TKS di wilayah MURATARA, karena kami menilai selama Burdani Akil menjabat, ia sangat ceroboh dan arogan dalam mengambil kebijakan, yang telah membuat suatu kebijakan mengatasnamakan pemerintah dan tidak memiliki stempel dalam memberikan surat teguran pada TKS. Maka, kami selaku TKS merasa tercecar (kacau-red). Jadi, kita minta Bupati segera mempertimbangkan permintaan para pemuda, untuk segera memberhentikan Burdani Akil, dari Plh. Kepala BKPP MURATARA,” tegasnya.

- BACA JUGA  Deklarasi Dukungan PSI Muratara Untuk Calon Gubernur Dodi-Giri

Wawan menegaskan, apabila Bupati tidak memenuhi permintaan pihaknya, maka pihaknya pun bakal terus melakukan tindakan yang serius, dengan cara mengadakan aksi yang lebih besar lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Yopi, Pemkab MURATARA yang ingin melakukan uji kompetensi pada TKS MURATARA dari 4 ribu TKS yang ada harus dikaji ulang dan dipertimbangkan lagi, mengingat jenjang pendidikan para TKS sangat bervariasi, mulai dari SD, SMP, SMA, D1 hingga mencapai S1. “Pak Bupati harus mempertimbangkan lagi jika memang ada uji kompetensi ke depannya. Diharapkan ada solusi bagi kami TKS yang tidak lulus dalam uji kompetensi agar tetap dapat bekerja,” jelasnya.‎

Sementara itu, Bupati MURATARA, H. Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya menduga aksi pada hari ini karena adanya unsur pribadi seseorang. “Kalau menyalahi SK (Surat Keputusan-red), Plh. Kepala BKPP itu berarti menyalahi saya,” ungkapnya.

Selain itu, Syarif melihat tidak ada sangkut pautnya hal tersebut kepada SK Plh. Kepala BKPP. “Soal pencopotan Burdani Akil, akan saya rapatkan, apa kesalahannya, dalam waktu dekat Burdani Akil akan saya panggil. Semua tuntutan akan kita perhatikan, apalagi soal TKS,” ucapnya lagi.

- BACA JUGA  Terkait Pembangunan Muratara Kontraktor Diminta Transparan

Syarif juga sempat bertanya kepada para peserta aksi itu, apakah para TKS setuju dengan diadakannya uji kompetensi, dan direspon positif oleh mereka. “Untuk tim seleksi nantinya, kita ambil dari Unsri Palembang, bukan dari Pemkab MURATARA, ini masih rencana. Insya Allah jika ada anggarannya,” bebernya.

Syarif juga menekankan, apa yang menjadi tuntutan dari pemuda pada hari ini, secepatnya akan diperhatikan pihaknya.  “Untuk diketahui dalam membayar honor TKS ini menelan dana mencapai Rp. 52 miliar per tahun, sementara Dana Alokasi Umum kita dipotong Rp. 32 miliar oleh pusat. Tahun ini belum bisa dilakukan uji kompetensi bagi para TKS, karena anggarannya belum ada.  Tapi tahun 2017 kita akan melakukan uji kompetensi bagi TKS yang ada, karena saya melihat jumlah TKS saat ini banyak sekali,” pungkasnya. (Fatima)