Beranda Sumsel Muara Enim Bahas Pembebasan Lahan Jalan Tol Indralaya-Muara Enim, Pemkab Adakan Rapat Koordinasi

Bahas Pembebasan Lahan Jalan Tol Indralaya-Muara Enim, Pemkab Adakan Rapat Koordinasi

MUARA ENIM — Dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol ruas Simpang Indralaya Muara Enim, Senin, (20/1/2020) di Ruang Rapat Serasan Sekundang kantor Bupati Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menginisiasi rapat persiapan pengadaan tanah ini bersama Kementerian PUPR dan PT. Hutama Karya.
Rapat yang dipimpin Plt. Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH ini membahas persiapan pengadaan tanah pada pembangunan tahap II yang meliputi Desa Suban Baru di Kecamatan Kelekar, Desa Gaung Asam, Desa |bul dan Desa Tanjung Tiga di Kecamatan Belida Darat, kemudian Desa Baru Rambang, Desa Sukarami, Desa Tanjung Dalam, Desa Tanjung Raya dan Desa Sugih Waras di Kecamatan Rambang sepanjang dengan total sepanjang 74, 5 Km.
General Manager Wilayah I PT. Hutama Karya, Sarjono dalam paparannya menargetkan pada Oktober 2021 tol ini dapat beroperasi. Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol dari Kementerian PUPR, Rasiman S.T. M.T yang mengatakan bahwa sesuai target pada tahun ini juga akan dilanjutkan pengadaan tanah tahap III (akhir) dan berharap pada akhir tahun 2021 jalan tol sepanjang 126 Km ini sudah rampung.
“Harapan kita jalan ini sudah rampung pada tahun 2021 mendatang,” ungkapnya.
Sementara itu Sekda Muara Enim, Ir. H. Hasanudin, M.Si menjelaskan bahwa Pemkab Muara Enim telah membentuk tim dan sekretariat persiapan pengadaan tanah sehubungan dengan pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim.
“Tim ini akan melakukan pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi pembangunan Tol ini,” terangnya.
Sedangkan Plt. Bupati Muara Enim H. Juarsah dalam Rapat itu menyatakan dukungan penuh atas proyek strategis nasional ini. “Kami menilai keberadaan tol ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” ujar Juarsah.
Kemudian Juarsah meminta seluruh pihak terkait terutama PT. Hutama Karya maupun PT. Waskita Karya sebagai Karya maupun PT. Waskita Karya sebagai pelaksana proyek untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan camat maupun Kades setempat sebagai perwakilan pemerintah daerah di lapangan.
“Bagi pelaksana silakan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah yang dilalui agar proyek ini berjalan lancar,”pungkasnya.(Andi/Nda)