Beranda Palembang Proyek IPAL PU-PR Sei Selayur Palembang Terus Tuai Masalah

Proyek IPAL PU-PR Sei Selayur Palembang Terus Tuai Masalah

Peresmian pengerjaan Proyek IPAL dua tahun lalu tepatnya 2 November 2017

# Didenda Hingga 600 Juta Rupiah

PALEMBANG– Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Jalan Dr. Ir Sutami Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni yang diresmikan mulai pengerjaannya pada tanggal 2 November 2017 dan kini baru saja menyelesaikan pembebasan lahan serta telah mendapat dokumen tender dan surat pernyataan tidak keberatan dari Kedutaan Australia pada minggu lalu (12/9) yang merupakan bantuan dari Pemerintah Australia terus menuai masalah.

Permasalahan baru mencuat terkait adanya denda keterlambatan selama 51 hari dari tanggal 1 Januari hingga 20 Februari 2019 sebesar Rp 616.951.335,00 (1/1000x51xRp12.097.085.000,00). Yang belum dikenakan.

Berdasarkan kontrak, proyek ini dilaksanakan PT. UMK dengan Nomor: 35/SPK/PPK.IPAL/APBD/DPUPR/2018 tanggal 25 September 2018 dengan pagu sebesar Rp12.097.085.000,00 kontrak pekerjaan tersebut telah di addendum dengan Nomor 35.a/SPK/PPK.IPAL/APBD/DPUPR/2018 tanggal 28 Desember 2018. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 98 (sembilan puluh delapan) hari kalender terhitung mulai tanggal 25 September sampai 31 Desember 2018.

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan tanggal 20 Februari 2019 sesuai Berita Acara dan Hasil Verifikasi Final Account tanggal 20 Februari 2019. Sebagai, pembayaran uang muka maka sesuai dengan SP2D Nomor :8689/2018 tanggal 29 November 2018 dilakukan pencairan sebesar Rp 2.419.417.000,00. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang untuk Tahun anggaran 2018.

- BACA JUGA  Juni 2019, Tol Trans Sumatera Bisa Dilewati

Permasalah proyek IPAL ini ternyata bukan saja itu tapi sebelumnya juga pernah menuai persoalan. Sejak awal pengerjaan tanggal 13 September 2017, proyek ini yang diproyeksikan anggaran sebesar Rp 450 miliar, dilaksanakan oleh PT Modonon Pilar Indonesia. Pemerintah Kota Palembang melalui APBD 2017 mengucurkan dana sebesar Rp 9 miliar yang diperuntukkan pembayaran uang muka, serta relokasi warga sebesar Rp 1,8 miliar, dana tersebut dipakai dengan sistem ganti, (rembes). Namun, setelah dilakukan pengerjaan dari total luas lahan 4,8 hektare yang berdasarkan kontrak harus ditimbun dengan pasir sebanyak 180 kubik tapi baru dilaksanakan sekitar 55 kubik saja.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IPAL Sei Selayur, M Nasrullah kala itu mengatakan jika ada wan prestasi dari kontraktor. Meskipun hal itu juga dibantah dari pihak kontraktor Sate Manager PT Monodon Pilar Indonesia, Faizal membantah jika telah melakukan wanprestasi. Menurutnya penghentian pengerjaan dilakukan karena kontrak sudah habis sejak 20 Februari 2018 lalu.

- BACA JUGA  Sebelum Asian Games, Palembang-Rambutan Sudah Bisa Dilewati

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Kota Palembang, H. Bastari Yusak tidak banyak berkomentar saat akan dikonfirmasi persoalan ini, bahkan, diarahkan ke Kabid SDA. Namun, secara singkat melalui pesan whatsapp, Bastari menguraikan jika seharusnya sudah dibayar denda keterlambatan itu tapi pasti nya nanti akan di cek ke PPK dan Bendahara.

Kabid Sumber Daya Alam (SDA) Dinas PUPR Kota Palembang, Marlina Silvia juga tidak bisa berkomentar banyak saat dihubungi via telpon selularnya.

“Saya baru 2 bulan menjabat Kabid SDA, coba tanyakan saja sama PPK nya,” kata Marlina. Kamis, (19/09)

Saat akan dihubungi via telepon, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IPAL Sei Selayur M Nasrullah dengan Nomor 08218x3xxxx8 tidak aktif. (yud)