Beranda Ruang Sidang Penggelapan Empat Terdakwa Kasus Dana Hibah OKI Disidang

Empat Terdakwa Kasus Dana Hibah OKI Disidang

 

PALEMBANG  —  Empat Terdakwa yang diduga telah melakukan tidak pidana korupsi dana hiba tahun anggaran 2013 mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Palembang Kamis (15/2).

Keempat Pejabat kabupaten Ogan Komring Ilir (OKI) yang disidang tersebut yakni Muslim (53), Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah (DKP) Kabupaten OKI, Warga jalan Perumahan Grand Hill Blok D2 Rt.62 kelurahan Lorok Pakjo Palembang sebagai terdakwa I.

Selanjutnya,  H Ruslan Bahri (60) mantan Sekda OKI periode 2013 warga Jalan Yudo Blok H15 Kompleks POM IX RT 03 Rw 009 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang sebagai terdakwa 2

Kemudian HM Anton Andika (48) Pj Kabag Kesra Pemkab OKI, yang tercatat sebagai warga Perumahan Regina Alam Indah Blok B No 3 Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin sebagai terdakwa 3.

Dan Daud SIp Msi (50) Pj Kabag Keuangan, yang tercatat sebagai warga Jalan Damai kompleks Griya Lembambun Blok D No I Rt 12 Kecamatan Sako Palembang sebagai terdakwa 4.

- BACA JUGA  Nyobo Maling Motor, Kedua Pemuda Ini Divonis 7 Bulan Penjara

Dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim DJ Jatmiko Tarigan SH dan didampingi oleh Hakim Anggota Saiman SH dan Suyadi SH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmaya SH membacakan dakwaannya.

Dimana dalam Dakwaan tersebut terungkap jika dugaan korupsi ini berawal dari dokumen anggaran tahun 2013 yang menganggarkan hibah termuat dalam pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA/PPKD) Kabupaten OKI yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No.1.20.09.00.00.A Tahun 2013 sebesar Rp.68.913.765.000 di bagian Kesra Pemda OKI.

Dari dana hibah tersebut, bidang Kesra Sekda OKI dibuat anggaran sebesar Rp.6.475.765.000 namun yang terealisasi hanya Rp.6.295.315.000 sehingga ada selisi kurang lebih Rp.160 juta.

Melihat keadaan ini, pihak Kejati Sumsel melalui Audit BPKP pada 30 Oktober 2015 cabang sumsel dari alokasi anggaran 2013 itu hanya terialisasi sebesar Rp.65.966.665.000.

- BACA JUGA  Tidak Terbukti Sebagai Pemilik Sabu, Ovi Dituntut Rehab

Sehingga berdasarkan audit BPKP ini ada kerugian negara Rp.2.764.449.000. Dari fakta fakta ini JPU. menjerat dengan pasal berlapis pasal 2 dan 3 UU No.31 Tahun 1999 diubah menjadi UU.No.20 Tahun 2001 yang ancaman hukuman pidana paling lama Seumur hidup.

Usai JPU membacakan dakwaan, Ketua Majelis Hakim DJ Jatmiko Tarigan memberikan kesempatan kepada pengacara para terdakwa untuk mengajukan Eksepsi atas dakwaan ini. “kami persilahkan kepada terdakwa yang didampingi pengacara untuk mengajukan esepsi atas dakwaan ini,” terang Majelis Hakim.

Namun para terdakwa melalui pengacaranya tidak mengajukan Eksepsi  atau pembelaan sehingga majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Sidang akan kita lanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Kepada JPU diharapkan bisa menghadirkan para saksi dalam sidang pekan depan untuk didengar keterangannya” pungkas Majelis Hakim. (Rah)