Beranda Advertorial Fraksi DPRD OKU Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati 2018

Fraksi DPRD OKU Sampaikan Pandangan Umum Terhadap LKPJ Bupati 2018

 

BATURAJA,  —   Sejumlah fraksi yang ada di menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKU tahun 2018. Kegiatan berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKU yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten OKU, Zaplin Ipani, SE didampingi Wakil Ketua Ferlan ID Murod, di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU, Selasa (14/5).

Turut hadir Bupati OKU Drs H Kuryana Azis, Sekda OKU Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT MSi MH, Sekwan A Karim MT, unsur Forkopimda Kabupaten OKU, Kepala OPD, Para Anggota Dewan, Ketua partai politik, dan tamu undangan lainnya. Pada rapat paripurna terdahulu, kita telah mengikuti dan mendengarkan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten OKU Tahun 2018 yang disampaikan oleh saudara Bupati OKU.

Pembahasan Raperda ini berlangsung, seiring disampaikanya draft Raperda oleh Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Drs H Kuryana Azis yang sudah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU hingga diawali dengan rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Zaplin Ipani SE didampingi unsur pimpinan lainnya, Hj Indrawati MH dan Ferlan Yuliansyah Id Murod pada Senin akhir April lalu.

 

Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani SE mengatakan sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bupati wajib menyampaikan pertanggung jawaban setiap tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan, baik pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, maupun pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2014.

“Dengan diberikanya kewenangan otonomi yang luas kepada daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri masalah tata kelola pemerintahan dan pembangunan, hingga sangat memungkinkan bagi daerah untuk mempercepat pembangunan sesuai kepentingan serta kebutuhan masyarakatnya. Namun, di balik kewenangan otonomi yang luas itu, selain diperlukan kesiapan daerah, juga perlu disertai dengan prinsif otonomi yang bertanggungjawab, dengan kata lain, seorang kepala daerah yang menjadi motor dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan, punya kewajiban menjalankan prinsip sebuah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” urai Zaplin.

- BACA JUGA  Wabub Hadiri Pembekalan Aparatur Pemerintahan Desa

Ditambahkanya, LPJ pelaksanaan APBD, adalah salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dan jaminan untuk di taatinya peraturan daerah oleh penyelenggara Pemerintahan, terkait nilai APBD yang telah di sepakati dan ditetapkan secara bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif.

“Hasil pembahasan LPJ ini akan menjadi bahan evalusi untuk penyempurna program berikutnya di tahun mendatang,” jelas Ketua DPRD yang kini diprediksi kembali terpilih sebagai wakil rakyat itu.

Sementara Bupati OKU Drs H Kuryana Azis di hadapan sidang paripurna secara rinci dan panjang lebar menguraikan penggunaan anggaran yang telah di belanjakan Pemerintah daerah selama tahun 2018.

 

 

 

“Dalam pelaksanaan belanja APBD tahun 2018 ini, kami meyakini sudah mengacu pada peraturan daerah, sekaligus azaz manfaat dan skala prioritas, meski diakui bisa saja terjadi kelemahan yang masih membutuhkan masukan serta koreksi dari anggota Dewan terhormat, demi tercapainya kesempurnaan program kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah,” urainya.

Menurut Kuryana, penggunaan APBD OKU tahun 2018 sudah melewati tahapan evalusi dari BPK RI, bahkan Kabupaten OKU menjadi daerah tercepat kedua dalam penyampaian laporan Keuangan tahun 2018, dengan dua tahun berturut-turut menyandang predikat pengelolaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Bahkan tahun 2019 ini, selain mentarget predikat WTP ke tiga, OKU juga berusaha menjadi daerah tercepat pertama Kabupaten se-Indonesia dalam menyampaikan laporan keuangan.

Sementara, Fraksi Golkar dengan juru bicara Ir H Syaifuddin, AB menyampaikan pandangannya, atas laporan diantaranya tentang realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.412.521.219,21, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.216.923.485.307,98, transfer bantuan keuangan sebesar Rp. 202.250.207.010,- serta pembiayaan netto sebesar Rp. 94.775.750.462,58,- berdasarkan urai tersebut di atas, secara keseluruhan komponen APBD Kabupaten OKU Tahun anggaran 2018 telah terealisasi dengan baik, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp. 88.123.967. 363,81,-

 

Fraksi Golkar menyampaikan usul dan saran diantaranya mengharapkan Pemkab OKU melalui dinas terkait bisa menambah kendaraan pengangkut sampah untuk mengatasi penumpukan sampah yang saat ini masih terkendala. Farksi Golkar juga mengusulkan penerangan lampu jalan disepanjang jalan di kota Baturaja. Forum masyarakat Sukajadi bersatu mengharap perusahaan PT Semen Baturaja menjadikan Kota Baturaja menjadi kantor pusat dan juga meminta CSR terhadap ring satu khususnya kelurahan Sukajadi serta saat penerimaan tenaga kerja mengutamakan warga ring satu.

- BACA JUGA  Unbara Sudah Luluskan 6298 Alumni

Fraksi Demokrat dengan juru bicara Yopi Sahrudin, S Sos mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab OKU untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemampuan keuangan daerah merupakan upaya yang harus senantiasa dilakukan, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang semakin luas, nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Dari berbagai penjelasan saudara Bupati tentang LPJ tahun anggaran 2018.

Fraksi Demokrat sebagaimana yang kita ketahui laoran keuangan Pemkab tahun anggaran 2018 telah melalui audit dari BPK RI perwakilan Sumatera Selatan dan telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), oleh karena itu Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi Pemkab dalam pengelolaan Anggaran Daerah, seraya tetap menekankan kepada Pemkab agar tetap mempertahankan opini yang dicapai dan terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran yang akan datang.

Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicaranya H, Azuzandri,SH menyampaikan ucapan selamat dan mengapresiasi kepada Pemkab OKU atas pencapaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) OKU tercepat ke dua se-Indonesia dan kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke empat kalinya dari BPK RI perwakilan Sumsel. Prestasi ini merupakan kebanggaan dan capaian prestasi senergitas antara eksekutif dan legislatif secara akuntabel dan kredibel perlu kita jaga dan dipertahankan.

Fraksi PDIP menyampaikan tanggapan, mengusulkan dan saran terkait pandangan umumnya : Pertama, Sektor PAD khususnya pajak daerah yang realisasinya hanya sebesar hanya 97,68 % atau tercapai sebesar Rp 43.504.672.972,00 sektor ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun anggaran 2017 yaitu 114,46 % dari target, ini menjadi perhatian kita bersama untuk ditingkatkan pada tahun mendatang. (JUM/ADV)