Beranda Palembang Terkait Kasus Sumpah Palsu, Kuasa Hukum Kamel Hadirkan Saksi Ahli

Terkait Kasus Sumpah Palsu, Kuasa Hukum Kamel Hadirkan Saksi Ahli

PALEMBANG– Sidang lanjutan pra-peradilan kasus penetapan sebagai tersangka dan penahanan terhadap Kamel alias Muhammad selaku Legal Office Thamrin Group, yang dalam hal ini sebagai pemohon perkara serta termohon dalam hal ini penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, pada Selasa (13/8).

Agenda sidang kali ini, yaitu penyerahan jawaban termohon lalu dilanjutkan penyerahan dan pemeriksaan barang bukti surat-menyurat dari pemohon maupun termohon serta menghadirkan saksi ahli yang diajukan pemohon dalam hal ini yakni Dr Edy Rivai SH MH dari ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila).

Ketika dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum pemohon, Titis Rahmawati SH MH seputar penetapan tersangka oleh termohon, dalam kesaksiannya di hadapan Hakim tunggal Toch Simanjuntak SH MH, Edi Rivai menjelaskan jika dalam penetapan sebagai tersangka haruslah memenuhi semua unsur alat bukti, minimal dua alat bukti yang cukup.

“Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Termasuk barang bukti yang dihadirkan juga tidak dapat diambil dari barang bukti perkara lainnya,” ungkap Edy.

- BACA JUGA  Abah Thoyib : Pasangan Dodi-Giri Berpotensi Untuk Memimpin Sumsel

Sementara itu, Titis Rahmawati SH MH, saat diwawancarai usai persidangan mengatakan sangat yakin bahwa permohonan perkara penetapan kliennya sebagai tersangka di pra peradilan mereka ini akan diterima oleh majelis hakim.

“Saksi Ahli hanya satu dari Unila, dari keterangan saksi menerangkan materinya bahwa penetapan tersangka itu apakah tepat atau tidak, berdasarkan alat bukti yang cukup atau tidak, terus mengenai barang bukti itu harus diambil dari sesuatu yang diatur oleh Undang-undang, tidak boleh dari perkara lain,” beber Titis.

Jadi kami melihat yang tidak sahnya itu, lanjut Titis, dari penerapan penetapan jadi tersangka itu yang menurut kami kurang tepat.

“Menurut kami, dari Materilnya alat buktinya itu kualitasnya tidak mengarahkan kepada klien kami yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Kami hanya berharap hakim dapat memeriksa permohonan berikut bukti-bukti dan keterangan ahli yang kami ajukan ini secara jeli dan cermat. Karena menurut kami penetapan klien kami sebagai tersangka ini tidak cermat,” jelasnya.

- BACA JUGA  Gelar Pesta Sabu, Empat Terdakwa Dijerat Pasal Berlapis

Sedangkan kuasa hukum termohon dari Bidkum Polda Sumsel, Kompol Asep SH menegaskan perihal penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan aturan hukum dan berdasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

“Kami tetap berkeyakinan majelis hakim akan menolak upaya pra peradilan pemohon dan kami akan kembali melanjutkan penyelidikan kasus ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, pra peradilan ini bermula dari penetapan Kamel menjadi tersangka kasus bersumpah palsu melanggar pasal 242 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 KUHPidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LPB/73/I/2019/SPKT tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Panggilan Tersangka Nomor S.PGL/960/VII/2019/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2019.

Besok Rabu (14/8/2019), Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan termohon. (Cdr)