Beranda Sumsel Muba RDP DPRD, Kadisbun Muba dan PT Ita Mogureben Mangkir

RDP DPRD, Kadisbun Muba dan PT Ita Mogureben Mangkir

SEKAYU– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tentang sengketa lahan antara masyarakat Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lincir dengan PT Ita Mogureben tidak dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Muba dan pihak perusahaan.

Mangkirnya Kadisbun Muba saat diajak pembahasan tentang persoalan perusahaan perkebunan selalu terjadi.

“Kadisbun selalu tidak bisa kerjasama jika dipanggil atau diundang kesini, mungkin masyarakat merasa jengkel tetapi kami sebagai anggota DPRD Muba lebih lagi merasa dilecehkan” ujar Ketua Komisi II DPRD Muba Muhammad Yamin saat RDP, Senin (13/01).

Pihak DPRD Muba sendiri berencana akan melaporkan Kadisbun ke Bupati Muba agar mendapat evaluasi kinerjanya.

“Disini kita ingin menyelesaikan persoalan masyarakat, jika pihak PT Ita Mogureben dan Kadisbun tidak hadir menjadi tanda tanya bagi kita, ada apa?” Ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muba H Rabik HS SE dalam pembukaannya menuturkan untuk semua pihak terbuka dalam RDP ini sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa.

“Disini semua akan terbuka dari administrasi perizinan PT Ita Mogureben, pajak yang dibayar perusahan, masuk atau tidaknya dalam kawasan hutan dan sengketa dengan masyarakat Desa Pulai Gading” Ungkapnya dihadapan undangan RDP yang hadir.

Seperti diberitakan sumateradeadline.co.id sebelumnya, sengketa antara PT Ita Mogureben dengan masyarakat Desa Pulai Gading bermula sekitar tahun 2005 saat masyarakat menyerahkan lahan dengan perjanjian pembagian plasma.

Belasan tahun masyarakat menunggu janji perusahaan yang hanya tinggal janji, sejengkal kebun plasma pun mereka tak mendapatkan sehingga persoalan ini kian meruncing dan berbuntut masyarakat menginginkan kembali lahannya.

Masyarakat Desa Pulai Gading yang dikuasakan kepada tim Legmas Pelhut Muba mencoba melakukan penyelesaian sengketa lahan tersebut yang semula berlarut-larut.

“Kita ingin tahu perusahaan mendapatkan lahan itu darimana, jika memang itu hal masyarakat ya kembalikan” Ujar Ketua Legmas Pelhut Muba, Suharto.

Dalam RDP tersebut menghasilkan keputusan diantaranya meminta Bupati Muba menghentikan sementera operasional PT Ita Mogureben, pembentukan pansus penyelesaian konflik masyarakat Pulai Gading, meminta PT Ita Mogureben mewajibkan menyampaikan history asal tanah seluas 2.836 Ha.

Turut Hadir dalam RDP tersebut Perwakilan Polres Muba AKP Suparmo, Pasi Intel Kodim 0401/Muba Kapten Inf Iwan Setiawan, pihak BPN Muba, Kepala DPMPTSP Muba Erdian Syahri SSos MSi, Kepala DLH Muba Andi Wijaya Busro, tim KPH Wilayah II Lalan Mendis, pihak Kantor Pajak Pratama, tim dari Satgas P2KA, Camat Bayung Lincir Akhmad ToyIbir S.STP MM, Kades Pulai Gading Sugiono. (Joel)