Beranda Politik PPK Akui SK Mereka Tak Tercantum Untuk Pilgub

PPK Akui SK Mereka Tak Tercantum Untuk Pilgub

PALEMBANG¬† —¬† ¬†Permasalahan keabsahan para penyelenggara pemilu di Kota Palembang, terkait tidak tercantumnya tugas PPK yang dikeluarkan oleh KPU Kota Palembang untuk pelaksanaan Pilgub dibenarkan oleh salah seorang anggota PPK.

“Dalam SK yang dikeluarkan KPU Kota Palembang, tidak disebutkan untuk pelaksanaan Pilgub” ujar Arsyad, salah seorang anggota PPK di Kecamatan Jakabaring saat ditemui di kantor Bawaslu Selasa (10/7).

Dikatakan Arsyad, Dalam SK KPU Kota Palembang Nomor 080/PP.05.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin menyebutkan jika tugas PPK hanya membantu KPU menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

“Dalam SK tersebut tugas PPK hanya membantu KPU menyelenggarakan Pilkada serentak, tidak menyebutkan untuk pemilihan Gubernur, padahal selain pemilihan Walikota, pada Pilkada serentak ini, Sumsel juga melakukan pemilihan Gubernur” ungkap Arsyad.

- BACA JUGA  Dua Pentolan PDIP Daftar Penjaringan Balon Walikota Palembang

Terpisah, Tim Advokasi Pasangan Nomor Urut 4 Dodi Giri, Sulastriana SH mengatakan, jika permasalahan SK PPK dan PPS di beberapa daerah yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) patut dipertanyakan keabsahannya.

Karena berdasarkan temuan pihaknya, ada beberapa daerah yang tidak secara jelas menyebutkan tugas PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

“Sejauh ini ada dua KPU yang tidak secara jelas menyebutkan tugas PPK dan PPS dalam SK yang mereka keluarkan yakni KPU Palembang dan KPU Muara Enim” tutur wanita yang akrab disapa Lastri ini.

- BACA JUGA  Luncurkan Kartu Modal Bergulir

Ditambahkan Lastri, dengan tidak disebutkan objek pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan PPS tersebut maka diduga jika legalitas mereka dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu patut dipertanyakan.

“Kalau dari SK saja mereka sudah tidak jelas, maka otomatis apa yang mereka kerjakan tentunya patut dipertanyakan karena ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara” jelas Lastri.

Untuk itu, lanjut Lastri, pihaknya mendesak kepada Bawaslu Sumsel untuk menggelar pemilihan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah yang SK dari KPU tidak jelas alias ilegal. “Bawaslu harus merekomendasikan PSU karena dengan SK abal-abal ini, produk yang mereka keluarkan juga tidak sah” tandasnya. (Her)