Beranda Palembang Merasa Nama Baiknya Tercemar, Kahar Muzakir Lapor Polisi

Merasa Nama Baiknya Tercemar, Kahar Muzakir Lapor Polisi

PALEMBANG,– Merasa menjadi korban Penipuan dan Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sengaja dan terencana oleh tersangka Bahak Udin, Rijal (DPO) dan Tedy (DPO), terhadap anggota DPR RI dapil Sumsel I, Drs H Kahar Muzakir (KM). Dimana pada tanggal 26 April lalu, ketiga tersangka sudah melaporkan Drs H Kahar Muzakir, di kantor Bawaslu Sumsel atas dasar politik uang (Money Politik).

Menindaklanjuti hal tersebut, tim sukses dari Drs H Kahar Muzakir, mengklarifikasi permasalahan tersebut, pada Senin (11/6).

Dihadapan awak media, Ketua Pemenangan Drs H Kahar Muzakir, yakni Muhammad Nasir, mengatakan Penipuan tersebut dilakukan tersangka Bahak Udin, Rizal dan Tedy, dengan cara mengatasnamakan tim pemenangan KM, dan kemudian dengan bujuk rayu mengambil barang milik masyarakat Desa Ujung Tanjung berupa kain dan seragam kesenian Rebana, dari bantuan Drs H Kahar Muzakir melalui Proposal.

Menurut pengakuan ketiga pelaku, barang milik warga tersebut, dipinjam sementara untuk diperbanyak dengan balasan berupa uang sebesar 500 ribu perkepala, yang juga mengatasnamakan pemberian uang tersebut dari Caleg yang lolos menjadi anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 tersebut.

Pelaku juga merekam proses penyerahan uang yang dinyatakan seolah-olah biaya pinjam sementara itu baik dalam rekaman video maupun foto.

“Pelaku juga menggunakan rekaman video dan foto penyerahan uang tersebut sebagai bukti yang direkayasa seolah-olah proses politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan bapak Drs H Kahar Muzakir,” ungkap M Nasir, dengan didampingi Kepala Desa Ujung Tanjung, dan beberapa warga.

- BACA JUGA  PT. PLN dan PT. Semen Baturaja Teken MoU Kerjasama hingga Tahun 2023

Menurutnya politik uang itu telah melibatkan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat Kepala Desa hingga seluruh desa yang ada di kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, dan dengan menggunakan bukti yang telah direkayasa itu sebagai bahan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bawaslu RI di Jakarta.

“Sekarang Bahak Udin sudah kami laporkan ke Polda Sumsel, dan kini sudah ditahan di Polda Sumsel, dimana Bahak Udin sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka Penipuan dan pencemaran nama baik. Namun, dua pelaku lainnya yakni Rizal dan Tedy masih DPO pihak kepolisian, dan sudah dilayangkan dua kali surat panggilan,” jelasnya.

Ditetapkannya Bahak Udin sebagai tersangka, karena telah menimbulkan kerugian materil kepada masyarakat Desa Ujung Tanjung, juga telah merugikan kehormatan atau mencemarkan nama baik KM dan Tim Pemenangan KM, Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung dan Kepala Desa Ujung Tanjung serta seluruh desa yang ada di Banyuasin Ill, Pangkalan Balai.

Menurutnya, dalam kenyataannya (fakta-fakta), terungkap dengan jelas bahwa Tidak pernah terjadi politik uang yang melibatkan KM dan tim pemenangannya, baik Tokoh Masyarakat Ujung Tanjung, Kepala Desa Ujung Tanjung serta seluruh Kades Banyuasin Ill.

“Pemberian seragam kesenian rebana didasarkan pada proposal yang dibuat oleh masyarakat desa ujung Tanjung sendiri yang kemudian disampaikan kepada KM dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI pada bulan Oktober 2018, atau sekitar 6 bulan sebelum masa pemungutan suara. Pemberian seragam rebana tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban KM sebagai Anggota DPR RI, yakni merespon atau memenuhi aspirasi yang berkembang pada daerah pemilihannya dan tidak terkait langsung dengan proses kampanye, apalagi pemungutan suara,” tegasnya.

- BACA JUGA  Saat Di Kamar Mandi, Niko Dirampok Teman Sendiri

Untuk diketahui, masih dikatakan Muhammad Nasir, Kahar Muzakir telah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2004, sehingga telah memiliki basis pemiiih yang cukup signifikan di daerah pemilihannya (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara).

“Selama ini sudah terbina hubungan yang baik melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan untuk pembangunan di kabupaten Banyuasin, sehingga politik uang dalam berbagai bentuknya tidak pernah menjadi pilihan dalam 4 (empat) Pemilu (2004, 2009, 2014 dan 2019) yang diikuti pak Kahar Muzakir,” bebernya.

Karena itu menurutnya, pihak-pihak yang dirugikan telah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar mengungkap dengan tuntas kasus ini dan mengungkap dengan tuntas pelaku dan dalang yang terlibat dalam kasus ini, serta menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

“Klarifikasi ini kami sampaikan, atas pemberitaan di media massa (Tv, Cetak dan Online, pada tanggal 26-27 April 2019) khususnya kepada rekan-rekan media. Apabila rekan-rekan media membutuhkan informasi terkait dengan masalah ini, dapat menanyakan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani kasus ini atau menghubungi langsung Tim Pemenangan KM,” harapnya. (Cdr)