Beranda Palembang Langgar Kode Etik, Junaidi Dituntut Mundur

Langgar Kode Etik, Junaidi Dituntut Mundur

PALEMBANG– Puluhan massa yang mengatasnamakan Gabungan Ormas Penegak Keadilan, menuntut komisioner Bawaslu Sumsel, Junaidi untuk segera mengundurkan diri karena telah terbukti melanggar kode etik serta terbukti mengubah hasil Pemilu Legislatif yang lalu. Tuntutan disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Mapolda Sumsel dengan pengawalan ketat aparat keamanan, Kamis (7/11) pagi.

Menurut koordinator aksi, Sanusi sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan Nomor 229-PKE-DKPP/VIII/2019, Junaidi terbukti bersalah dan melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Jelas pula, Junaidi bermaksud menghalangi persidangan kode etik DKPP dengan menyuruh pelapor mencabut laporannya.

“Maka itu tidak salah apabila kami menuntut Junaidi segera mengundurkan diri saja. Jika tidak maka kami minta aparat hukum untuk memproses hal ini menjadi pelanggaran pidana,” ujar Sanusi.

- BACA JUGA  Sekolah Unggulan Yang Lakukan Pungli Akan Diberi Sanksi Tegas

Ditambahkan, pada tahun 2020 mendatang di Sumsel ini akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di 7 kabupaten/ kota. Maka itu dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang jujur, mandiri dan professional. Kasus komisioner Bawaslu Sumsel ini sangat memalukan, dan dikhawatirkan dapat terulang kembali. Maka itu, sanksi bagi Junaidi haruslah diberhentikan jika yang bersangkutan tidak segera mengundurkan diri.


Dalam Putusan Nomor 228-PKE-DKPP/VIII/2019 dan Nomor 229-PKE-DKPP/VIII/2019, DKPP menghukum ketua dan komisioner Bawaslu Sumsel dengan Peringatan Keras. Sementara Junaidi dikenakan hukuman tambahan berupa pemecatan dirinya dari jabatannya Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Junaidi dan Pemberhentian dari jabatan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi,” kata Ketua Majelis Sidang DKPP dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10) lalu.

- BACA JUGA  Dinilai mengandung Asusila, Wawako segel Studio 6 CGV

Sanksi Peringatan Keras juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, serta tiga anggota lainnya disanksi Peringatan
Junaidi diadukan oleh calon anggota legislative dari Muratara karena dianggap telah melakukan perubahan data Pemilu 2019. Kemudian dalil aduan lainnya diduga Junaidi menjadi pembackup atas konspirasi rekayasa perubahan data di 20 TPS Desa Beringin Makmur II Muratara.

Selain itu parahnya lagi, dalam fakta persidangan terungkap, Junaidi juga menghubungi pengadu untuk mencabut aduannya di DKPP tersebut. “DKPP menilai tindakan Teradu II (Junaidi, red) menggagalkan siding DKPP dengan cara menghalangi hak pengadu mencari keadilan Pemilu tidak dapat dibenarkan menurut norma hukum dan etika,” tambah Harjono lagi.(Red)