Beranda Palembang Kawal Sidang Pelanggaran Pemilu, BEM UIN RF Gelar Aksi Damai

Kawal Sidang Pelanggaran Pemilu, BEM UIN RF Gelar Aksi Damai

PALEMBANG,  —  Kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh komisioner KPU kota Palembang terus berlajut dan telah disidang kan di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang hari ini jumat (5/7). untuk mengawal proses persidangan berjalan dengan transparan dan berkeadilan dan tanpa pandang bulu. dalam penegakan Kasus ini juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang menamakan cinta akan demokrasi dan transparansi dalam penegakan Hukum.

Seperti apa yang dilakukan oleh BEM UIN RF bersama gabungan kampus sekota palembang mengelar aksi damai Lanjutan dengan berorasi di depan gedung Pengadilan Negeri 1A Palembang  saat persidangan tindak pidana pemilu yang menjerat kelima komisioner KPU sedang berlangsung.

Dari pantauan dilapangan rombongan aksi  yang berjumlah lebih kurang sekitar 40 orang secara bersamaan mendatangi  kantor Pengadilan Negeri dimana saat itu sedang dilangsungkan nya pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, mereka berharap pengadilan dapat bertindak tegas dalam penanganan kasus tindak pidana pemilu 2019 dikota Palembang.

“Dalam orasi nya Widyanto Widodo  selaku Presiden Mahasiswa UIN Raden Fatah mengharapkan Pengadilan dapat  bersikap indepen dalam penanganan kasus ini dan tidak berpihak kepada siapapun kecuali undang-undang,” ucapnya

- BACA JUGA  PLN Bantah Ada Pemadaman Bergilir

Menurut Widyanto dugaan kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Kota Palembang telah mencoreng demokrasi dinegara kita walaupun belum ada putusan dari pengadilan,  kami juga mempertanyakan apa alasannya tidak dilakukan penahanan terhadap kelima komisioner KPU Kota Palembang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka.ujarnya.

kami juga meminta peradilan kepada kelima terdakwa komisioner KPU Palembang dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, pihaknya akan terus mengawal kasus ini  sampai selesai.

selain dari pada itu dalam penyampain orasi mahasiswa juga memberikan apresiasi atas kinerja dari pihak kepolisisan dan sentra GAKUMDU yang telah memproses secara tegas Pelangaran Tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh kelima Komisioner KPU Palembang dan juga mendesak DKPP untuk segera mencopot Jabatan dan Fasilitas kepada kelima komisioner KPU kota palembang yang telah ditetapkan dalam kasus penghilangan suara dan dianggap telah menciderai demokrasi

- BACA JUGA  Audiensi Wagub Sumsel Bersama Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah

Sementara itu diselah-selah aksi demo tersebut  Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Bongbongan Silaban, bersedia menemui pengunjuk rasa  menegaskan bahwasan nya  pengadilan tidak berada di bawah tekanan dari siapapun dalam menangani kasus pidana pemilu ini.

“Kami sangat  mengapresiasi apa yang sudah dilakukan mahasiswa  dalam kepedulian terhadap hukum, mengenai alasan apa yang sudah disampai kan oleh mahasiswa  kenapa terdakwa tidak ditahan, karena dalam kasus ini ancaman hukumannya hanya dua tahun penjara, jadi secara undang-undang memang bisa tidak ditahan,” jelasnya.

Selain dari pada itu, , proses peradilan pidana pemilu memiliki ketentuan khusus berupa putusan yang harus final maksimal satu pekan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, apabila sudah ada putusan bersalah maka pengadilan dapat mengeksekusi para terdakwa.

“Peradilan ini akan dilakukan secara  maraton, dan kalau tidak ada halangan Jumat depan paling lambat putusan sudah keluar, itupun terdakwa dapat melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi dan diproses lagi sampai inkrah,” pungkasnya.(Endi)