Beranda Sumsel Muara Enim Karyawan PTPN VII Suli Tolak Sistem Baru PKWT

Karyawan PTPN VII Suli Tolak Sistem Baru PKWT

MUARA ENIM — Sejumlah karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) PTPN VII Sungai Lengi (Suli) desa Panang Jaya kecamatan Gunung Megang, kabupaten Muara Enim menolak sistem baru yang diterapkan oleh perusahaan kelapa sawit milik negara ini.

Juru bicara karyawan PKWT PTPN VII Suli Mespi menerangkan bahwa mereka menuntut pihak Manajemen tetap memberlakukan sistem PKWT yang lama bukan sistem vendor yang akan manajemen tawarkan kepada mereka.
“Kita menuntut manajemen PTPN memenuhi hak-hak kita. Jika memang kita di PHK berikan Hak Kita. Dan kita menolak sistem yang manajemen tawarkan dengan sistem baru karena kita bekerja dengan PTPN bukan dengan vendor atau pihak ketiga yang akan mereka tawarkan. Maka itu kita sepakat tidak akan tanda tangan dan menuntut pihak manajemen memenuhi hak-hak kita jika dilakukan pem-PHK an,” ungkap Mespi dalam pertemuan mereka dengan Manajemen PTPN VII Suli,”Rabu (01/04/2020) di Ruang Rapat Kantor PTPN VII Suli.
Sementara itu Asiten Manajer SDM dan Umum PTPN VII Suli Oki Dimas menerangkan bahwa pihak manajemen telah berbuat baik terhadap karyawan PKWT tersebut.
“Mereka yang berstatus karyawan PKWT terhitung akhir Desember 2019 masa kontraknya telah habis karena kontrak mereka ini dengan PTPN hanya 1 tahun. Maka dari itu kita dari manajemen melakukan perpanjangan kontrak karyawan PKWT ini. Namun sistem yang kita tawarkan berbeda dari sebelumnya yang mana tahun-tahun sebelumnya mereka ini dikontrak langsung oleh PTPN. Akan tetapi ditahun ini kita membagi kedua macam kontrak PKWT yang mana 42 orang masih berstatus karyawan sedangkan 36 kita tawarkan ke vendor, dan 19 orang sudah akan menanda tangani kontrak PKWT dengan perusahaan, sedangkan 2 orangnya lagi sudah tanda tangan PKWT melalui Vendor,”terang Oki saat disambangi awak media di Ruang Kerjanya setelah pertemuan tersebut.

Masih kata Oki mengapa manajemen menerapkan sistem baru ini karena dikemudian hari ditubuh PTPN ini akan terbentuknya Reformasi Birokrasi yang efektif sehingga terjadinya penataan SDM ditubuh perusahaan ini.
“Pekerja PKWT ini terdapat dibagian tanaman dan administrasi. Maka itu dengan sistem baru ini harapan kita akan adanya peningkatan kinerja bagi para pekerja terkhusus karyawan yang berstatus PKWT ini karena tujuannya adalah salah satu cara pemacu untuk peningkatan kinerja para karyawan,”terangnya.
Lanjut Oki, Jadi jika kita memakai sitem baru ini jika karyawan tersebut tidak masuk tidak akan digaji kalau dia di administrasi sedangkan yang bekerja di tanaman menggunakan sistem target kalau target tidak tercapi maka gajinya akan tidak penuh.
“Akan tetapi walaupun menggunakan sistem baru ini upah masih sesuai UMR, Hak normatif seperti BPJS, THR/THN tetap akan ditanggung dan ditanggung oleh perusahaan baik yang berstatus PKWT melalui vendor ataupun Manajemen PTPN langsung. Akan tetapu dengan adanya ini pihak pekerja tidak menerima / mau karena mereka masih mempertanyakan masa kerjanya. Mereka minta berhenti dan diberi pesangon, sesuai dengan lamanya mereka bekerja dan masih mau bekerja jika kontrak kerja yang lama tetap diberlakukan,”lanjut Oki.
Dengan itu semua akhirnya pihak manajemen berkesimpulan kalau memang mereka ingin seperti itu maka Manajemen mempersilahkan para karyawan untuk melanjutkan ke PPHI / proses hukum yang berlaku.
“Perusahaan bukan tidak mau menurutu permintaan mereka. Akan tetapi jika sudah ada keputusan PPHI PTPN akan melaksanakan itu semua karena kita tetap berpegang teguh pada pasal 61 UU no.13 tentang ketenaga kerjaan karena jika habis masa kerja harus habis dan jika masih mau bekerja harus ada perjanjian baru,”pungkas Oki.(Andi/Nda)