Beranda Sumsel Tak Bisa Tunjukkan IUP, PT GPI Diduga Ilegal

Tak Bisa Tunjukkan IUP, PT GPI Diduga Ilegal

 

SEKAYU– Keberadaan perusahaan perkebunan sawit PT Guthrie Pecconina Indonesia (PT GPI) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) diduga illegal karena tidak bisa menunjukan legalitas izin usaha perkebunan (IUP).

Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (Legmas Pelhut) Suharto setelah ditanya hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi II DPRD Muba yang membahas beberapa persoalan PT GPI yang dilaporkan masyarakat ke DPRD Muba.

“Legalitas PT GPI saja masih dipertanyakan, bagaimana menyelesaikan persoalan yang berlarut seperti ini. Bagaimana bisa mengurai benang yang kusut sedangkan perusahaan sendiri tidak jelas” Ujar Suharto kepada Sumatera Deadline, Sabtu (01/02).

Dikatakannya, saat RDP Pihak PT GPI dan Dinas Perkebunan Muba sendiri terus berkelit saat ditanya soal IUP, mereka tidak bisa menjawab kenapa sampai sekarang PT GPI tidak mempunyai IUP.

“Banyaknya sengketa akibat belum jelasnya status kepemilikan lahan, penyelesaian lahan plasma yang tidak pernah tuntas dan kesenjangan sosial terhadap tenaga kerja bahkan polemik yang menyebabkan korban nyawa membuat IUP sulit diterbitkan Pemerintah” Jelasnya.

Lebih lanjut Suharto mempertanyakan dalam UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 3, penyelenggara perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain lain.

“Apakah tujuan tersebut sudah dilakukan usaha perkebunan dan Dinas terkait? Atau skandal besar selalu terjadi sehingga negara dan masyarakat yang selalu dirugikan” Ungkapnya.

Terpisah, salah seorang tokoh pemuda yang ikut mendampingi masyarakat Ahmad SZ mengungkapkan Pihak PT GPI dalam proses perizinanan usaha perkebunannya hanya bermodalkan SK BKPM tahun 2003 bukan IUP.

Padahal dalam Permentan Nomor 357/kpts/HK.350/5/2002 Tentang perizinan usaha perkebunan Pasal 6 ayat 1.b yg berbunyi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati atau walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten/Kota.

“Jadi kalau hanya ada SK BKPM, bukan hanya legalitas perusahaan saja yang menjadi pertanyaan, mereka juga mengangkangi kewenangan Bupati Muba. Jadi kami rasa ada sesuatu yg di sembunyikan oleh pihak Disbun Muba sebagai regulator dengan pihak PT GPI sebagai pelaku usaha” Ungka Ahmad.

Dihubungi, Ketua Komisi II DPRD Muba Muhammad Yamin mengatakan bahwa Muba saat ini darurat sengketa agraria sehingga perlu keseriusan dalam menanganinya.

“Kita merekomendasikan kepada Bupati sementara aktifitas perusahaan dengan izin Lokasi Lahan seluas 14.356,18 Ha, kepada Dinas Perkebunan Muba dan PT GPI diberikan waktu 2 hari untuk segera menyampaikan data izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, Izin Amdal, Izin Hak Guna Usaha (HGU), Jumlah Kebun Plasma.

“Dalam mengurus persoalan rakyat kami tidak akan pernah mundur dan menjadi atensi serius bagi kami anggota DPRD Muba. Kami membentuk tim turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran ulang lahan PT GPI” Tegas M Yamin. ( Joel)